Has no content to show!

Diskusi Umum CSRC: Membincang Politik Hari ini, Islamisme: Kebangkitan atau Retorika Politik Elektoral

22 December 2016

Csrc.or.id – Jakarta, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali mengadakan Diskusi Umum bulanan bertajuk “Membincang Politik Hari ini, Islamisme: Kebangkitan atau Retorika Politik Elektoral” dengan menghadirkan pembicara Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif, Ph.D. (22/12). Diskusi tersebut dilaksanakan di ruang meeting CSRC, Gedung Pusat Pengembangan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Lantai 2.

Diskusi yang dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut dibuka dengan sambutan dari Direktur CSRC, Irfan Abubakar. Dalam sambutan pengantarnya, Irfan menyampaikan latar belakang diselenggarakannya diskusi ini tidak lepas dari berbagai peristiwa yang baru-baru ini terjadi, seperti aksi 411 dan 212. “Apakah berbagai aksi yang melibatkan jutaan umat Islam Indonesia ini mencerminkan kebangkitan Islamisme atau gerakan Islam politik di Indonesia, ataukah hanya retorika politik elektoral belaka?” “Di satu sisi, aksi-aksi tersebut menampilkan para tokoh yang dikenal mewakili aspirasi ideologi Islam. Namun, di sisi lain, sulit membantah goal dari aksi-aksi tersebut untuk memengaruhi konstelasi politik dalam pilkada di DKI”, demikian tutur Irfan.

Diskusi Umum tersebut kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Ali Munhanif, Ph.D. yang juga menyampaikan tesisnya dalam menjawab pertanyaan di atas. Beliau mengatakan bahwa aksi bela Islam yang dilakukan 3 kali itu tidak bisa semata-mata dikategorikan sebagai kebangkitan Islamisme, karena dibalik suksesnya mobilisasi tersebut, terdapat kompleksitas masalah yang melanda Indonesia. Tapi aksi tersebut  juga tidak bisa dinilai hanya sebagai alat politik semata, karena bagaimanapun rangkaian aksi tersebut menampilkan suatu bentuk kegelisahan masyarakat.

Benarkah aksi-aksi itu merupakan titik balik keterpurukan politik Islam menjadi kebangkitannya?

Seandainya aksi 212 diterjemahkan sebagai landasan kebangkitan politik Islam di masa depan, Bagaimana cara mengatasi jurang politik yang tidak terlembagakan (politik dalam bentuk protes-protes dijalanan) tadi menjadi politik yang lebih terlembaga?

“Karena memang susah untuk menjadikan 212 ini sebagai faktor tunggal kebangkitan Islamisme di masa depan, maka jangan-jangan aksi 212 tadi lebih merupakan titik awal dari gerakan sekularisasi nasional. Justru demokrasi ini telah menghasilkan sebuah proses sekuler, dimana politik Islam itu semula berbasis pada ideologi, sekarang hanya berbasis pada identitas kultural saja. Sekularisasi politik nasional yang semakin hari kita rasakan semakin nyata,” terang Ali Munhanif.

“Nah, berbeda dengan penilaian yang sangat optimis di mata para ustadz di majelis ta’lim dan ustadz yang berkibar dalam aksi dan gerakan-gerakan politik, saya justru menangkap bahwa disinilah sebenarnya politik jalanan dengan politik terlembaga itu semakin terpecah secara tegas. Pada tingkat itu sebenarnya yang terjadi bukan Islamisasi atau kebangkitan politik Islam, tapi justru sekulerisasi,” tambahnya.

Untuk menjawab teka-teki ini, Ali Munhanif pertama-tama menjelaskan sejumlah faktor mengapa aksi 212  itu begitu fenomenal. Untuk ukuran mobilisasi politik keagamaan, harus diakui mobilisasi yang terjadi pada aksi yang dipicu oleh dugaan penistaan agama tadi memang berhasil mengagumkan. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah telah terjadi penyempitan agenda politik umat Islam, dari keinginan membangun konstitusi dan negara Islam dan penerapan syariah dan hukum Islam, menuju aspek-aspek keagamaan yang paling inti tetapi sempit. Misalnya kafir non-kafir, penistaan agama, agama sesat, dan semacamnya. Di masa depan, gerakan-gerakan yang paling berhasil untuk bisa mengumpulkan jutaan ummat, isunya semakin lama semakin sempit.

Sebenarnya demokrasi berhasil memoderatkan partai-partai yang radikal, apapun gerakannya baik kiri, kanan, agama, etnis, dan seterusnya, tetapi demokrasi juga menyisakan satu persoalan penting yang kira-kira belum bisa dijawab dengan kompetisi kepartaian. Pada tingkat itulah menurut Ali Munhanif, telah terjadi pergeseran pola-pola mobilisasi politik Islam dari perjuangan ideologi yang berpusat pada konstitusi tadi, menjadi politik identitas kultural yang kemudian sangat sensitif dengan isu-isu yang inti. Sementara demokrasi menjadikan gerakan-gerakan di masa lalu tentang ideologi Islam dan konstitusi Islam semakin moderat, tapi ada agenda-agenda yang memang belum terselesaikan dalam kompetisi demokratis yang akhirnya memberi ruang terhadap gerakan-gerakan militan seperti FPI untuk mengolah isu-isu yang menjadi inti identitas keislaman, apa itu? Penistaan agama.

Dibalik gerakan-gerakan Islam yang sudah semakin menjadi pragmatis, persoalan-persoalan umat dalam konteks institusi telah banyak yang terlembagakan. Misalnya, kalau kita amati antara 2006-2012 banyak sekali agenda-agenda legislasi yang pro Islam. Dari UU pornografi, UU Zakat, UU Wakaf, UU Pendidikan Nasional dan seterusnya yang pro Islam, dan melahirkan berbagai kebijakan tentang Islam, BAZNAS dibentuk hasil legislasi tersebut. Karena memperjuangkan zakat pada tingkat legislasi sama saja memperjuangkan konstitusi dan penerapan syariah. Tetapi di balik konvergensi politik nasional tadi, ada isu-isu yang tidak bisa diselesaikan di ruang demokrasi yang kemudian menjadi lahan untuk para elit, pimpinan, ustadz yang masih percaya bahwa ada agenda Islam yang tidak bisa diselesaikan dengan demokrasi. Di situlah sebenarnya akar dari pergeseran dari proses-proses ideologis menjadi proses-proses identitas Islam. Tetapi karena isunya adalah identitas, jangan dikira ini kemudian betul-betul murni mewakili aspirasi Islam dan akhirnya nanti bisa diubah menjadi semacam politik Islam yang lebih terlembaga. Dia akan terus-menerus menjadi politik jalanan dan akan bermakna/bermanfaat apabila ada isu-isu tertentu yang memungkinkan elit-elit untuk terus menerus bermain pada tingkat itu.

Apakah permainan mereka akan berhasil?

Menurut Ali, itu semua tergantung pada tiga hal:

Pertama, 212 menjadi berhasil untuk ukuran mobilisasi politik Islam karena berbagai persoalan yang dalam jangka panjang di masa lalu masih melekat. Umat Islam telah mewarisi perolehan keuntungan akibat kebijakan Orde Baru di masa lalu. Orang boleh membenci atau menista Orde Baru karena dia meminggirkan politik Islam, tapi satu hal rezim ini telah memberi ruang-ruang pelaksanaan beribadah keagamaan yang masif secara nasional. Bukan hanya itu, dengan UU pendidikan nasional dimana pendidikan agama itu menjadi kurikulum wajib di sekolah, umat Islam juga diuntungkan. Telah terjadi transformasi kelas yang luar biasa di kalangan santri secara politik yakni mereka mulai memasuki ruang-ruang publik yang semakin lama semakin terbuka. Umat islam kemudian tidak semata-mata hanya mewakili kelompok santri yang terus-menerus berjuang untuk negara Islam tapi menjadi kelas menengah yang terbuka, mapan secara ekonomi, mapan secara pendidikan, mempunyai latar belakang pendidikan tinggi yang hebat, dan disitulah kalau kita lihat, aksi 212 itu bukan hanya persoalan santri, karena dia lintas kelas. Foto-fotonya, misalnya, banyak orang-orang berjilbab, yang saya kira jilbabnya tidak mungkin dibeli dari Tanah Abang, ini pasti belinya di Sogo, di butik-butik ternama, mukenanya pun kelimis, tidak mungkin hanya dari kalangan santri, tapi dari lintas kelas. Begitu juga profil figurnya, misalnya Mbak Titi Suharto, sejak kapan dia ikut demo? Ini hanya bisa kita jelaskan melalui warisan kebijakan Orde Baru di masa lalu yang menjadikan pendidikan agama bagian inti proses transformasi kelas itu, sehingga warisan kebijakan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran beragama. Karena identitas menjadi isu yang melatari keberhasilan 212, maka keberhasilan kemarin itu betul-betul merupakan lintas kelas bukan politik aliran.  

Kedua, Selain peristiwa jangka panjang tadi, ada peristiwa jangka pendek juga yang belum terselesaikan dalam konteks menjadikan Islam sebagai identitas sosial budaya, pertama-tama adalah rezim yang berkuasa sekarang ini. Sangat kebetulan Jokowi tidak berasal dari partai Islam dan juga bukan dari kalangan santri, lalu dihembuskanlah isu itu tadi oleh elit-elit politik yang merasa bahwa pemilu 2014 kemarin belum selesai. Kita tahu bahwa KMP konfliknya begitu dramatis, sehingga mereka tidak gampang lupa bahwa mereka kalah. Ada juga kelompok KIH yang mendompleng isu ini, dan juga membangkitkan isu bahwa sebenarnya Jokowi merupakan bagian dari Islam, dan yang sama-sama mendefinisikan bahwa 212 sebagai kebangkitan identitas kultural kelompok politik, nah pada tingkat itulah sebenarnya 212 tidak melambangkan kebangkitan real politik Islam, tapi identitas Islam.

Ketiga, Dalam dugaan Ali Munhanif, jika proses pengadilan masalah penistaan agama ini bisa diselesaikan dengan baik, entah apakah Ahok ditetapkan bersalah, dipenjara, dan kemudian tidak menjabat sebagai gubernur, atau tidak bersalah tapi elit mampu mengakomodir sedemikian rupa kelompok-kelompok yang berkepentingan, baik itu KMP, KIH, atau bahkan kelompok-kelompok ustadznya. Karena ini sebenarnya permasalahan identitas tidak sepenuhnya murni politik, bisa diselesaikan dengan cara-cara yang lebih pragmatis juga.

“Tidak gampang menjadikan ideologi sebagai pemicu keberhasilan mobilisasi, pada tingkat itulah sebenarnya jika ini yang terjadi, maka lama-kelamaan politik Islam di Indonesia akan mengalami semacam titik penting dari mobilisasi yang kemarin, dari agenda politik menjadi agenda-agenda identitas, pada akhirnya politik kita akan bertahan dengan proses demokrasi, saya kira kalau tidak ada hal-hal yang secara berlebihan terjadi, saya kira sampai 10-20 tahun ke depan umat Islam belum akan berhasil melahirkan tokoh politik nasional untuk kepentingan misalkan calon presiden,” papar Ali Munhanif

Tapi pada dasarnya melihat fenomena politik parlementer sekarang ini, kita tetap masih menginduk pada ketokohan-ketokohan nasionalis karena politik Islam dipaksa mengusung isu-isu identitas. Itulah mengapa dalam 212, isu-isu kesenjangan, kemiskinan, ketidakadilan, korupsi dan lain-lain itu tidak muncul, karena tidak mampu menyentuh hal-hal tersebut. Politik identitas Islam akan terus mewarnai demokrasi politik kita, tetapi tidak mampu menerjemahkan menjadi politik yang lebih luas akibat sudah dikuasai oleh politik-politik parlementer tadi.

Lalu bagaimana mereka bekerja?

“Mereka akan terus-menerus berusaha mendominasi ruang publik dalam pengertian yang luas seperti medsos, TV, radio, dan lain-lain. Saya berharap betul supaya FPI itu menjadi partai politik, tapi saya yakin mereka tidak akan mau. Karena begitu menjadi partai, agenda, program, dan kepentingannya akan semakin terukur, apalagi kalau kalah. Disitulah level ketidakpastian ketika sebuah gerakan sosial bertransformasi menjadi gerakan politik”, terang Ali Munhanif sambil mengakhiri penjelasannya dalam diskusi ini. [LH]

 


We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree