Has no content to show!

Hate Speech dan Penanganannya oleh POLRI

16 May 2015 K2_ITEM_AUTHOR  Irfan Abubakar

Selain perbaikan sistem politik yang lebih demokratis, hasil utama agenda reformasi Indonesia adalah meningkatnya perhatian negara terhadap perlindungan HAM warganya baik pada aras konstitusional (missal, UU HAM No 39 Thn 1999) maupun pada level praktis, seperti kebebasan pers dan kebebasan berpendapat serta unjuk rasa yang dinikmati masyarakat. Namun demikian, selama era reformasi ini berbagai pelanggaran HAM terkait dengan kebebasan beragama justru marak terjadi. Dua kasus yang menyedot perhatian nasional dan internasional adalah peristiwa penyerangan Jemaat Ahmadiyah Cikeusik (2011) dan penyerangan jamaah Syiah di Sampang (2012). Peristiwa Cikeusik pada 6 Februari 2011 berakibat tiga nyawa melayang dan belasan luka-luka. Dalam tragedi Sampang 27 Agustus 2012 puluhan warga Syiah dipaksa meninggalkan kampung halamannya dan tinggal di tempat pengungsian.

Dalam kedua kasus itu dan banyak kasus serupa lainnya, korban yang seharusnya dilindungi hak-hak dasarnya acap malah menjadi kambing hitam konflik yang terjadi lantaran dituduh menjadi penyebab kemarahan kelompok intoleran. Padahal, dan ini yang kurang diperhatikan, kekerasan massa itu tidak meledak dengan sendirinya, tapi karena tersulut oleh pernyataan atau ucapan tokoh agama yang menyebar kebencian terhadap kelompok lain karena perbedaan keyakinan. Dengan kata lain, kekerasan atas nama agama dimungkinkan terjadi karena maraknya aksi Hate Speech, yakni ucapan dan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebar dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual (Greenawalt, 1996).

Harus diakui bahwa sebagai aparat keamanan POLRI telah berusaha menangani kasus-kasus kejahatan yang disebabkan oleh kebencian (Hate Crime) sebagaimana dicontohkan diatas. Namun, ada anggapan bahwa POLRI melakukan pembiaran terhadap berbagai aksi Ujar Kebencian (Hate Speech) yang acap terjadi dan yang sesungguhnya menjadi penyulut kejahatan (Hate Crime) dimaksud. Minimnya pemahaman mengenai konsepsi Hate Speech dan hubungannya dengan Hate Crime diakui sebagai faktor yang berkontribusi terhadap adanya kesan pembiaran tersebut. Selain itu, ketidakjelasan payung hukum yang mengatur Hate Speech (UU, PERKAP, SOP) menyebabkan fungsi-fungsi yang ada di POLRI tidak bisa lugas bekerja mengatasi masalah ini. Atas dasar itu, guna memaksimalkan peran POLRI dalam penanganan Hate Speech perlu diambil kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan serta bidang hukum dan perundang-undangan sehingga aparat POLRI dapat memiliki pemahaman dan kesadaran yang lebih baik akan bahaya Hate Speech bagi toleransi beragama dan integrasi sosial serta memiliki kepastian hukum dalam upaya penanganannya.

Meskipun disadari bahwa Hate Speech bisa mendorong kepada Hate Crime, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Hate Speech dan bagaimana batasannya masih belum terlalu jelas bagi aparat POLRI dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Aparat POLRI masih mengganggap Ujar Kebencian (Hate Speech) sebagai bagian dari Kebebasan Berbicara (Free Speech) yang dijamin oleh konstitusi. Pandangan seperti ini terkuat dalam Workshop tentang Hate Speech dan Penanganannya oleh Polisi yang diadakan oleh Kompolnas tanggal 4-5 Maret 2014 di tiga kota: Bandung, Surabaya, dan Makassar. Kerancuan pemahaman ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di banyak negara sehingga mendorong beberapa kalangan mengadvokasikan Hate Speech is not Free Speech.

Di samping itu, muncul anggapan yang menyamakan Hate Speech dengan ucapan yang bersifat menghasut dan menghujjat pada umumnya, baik karena motif persaingan politik, persaingan bisnis atau semata-mata ekspresi kritis. Padahal, Hate Speech yang dimaksud di sini cakupannya terbatas pada ujar kebencian dan penghinaan yang didorong oleh motif bias, yakni karena benci terhadap orang yang berbeda ras, warna kulit, agama, suku, orang cacat, dan orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Sasaran Hate Speech dan Hate Crime adalah mereka yang termasuk dalam kelompok lemah yang tidak bisa melakukan perlawanan (Siegel, 2009:359).

Pengaturan hukum mengenai Hate Speech di Indonesia memang belum jelas dan tegas sebagaimana di negara lain seperti Australia, Kanada dan Selandia Baru. Namun beberapa instrumen HAM dan UU yang tersedia telah memberikan payung hukum terhadap masalah ini, meskipun belum komprehensif dan kurang mendapat perhatian luas. Pasal 20 ICCPR yang telah diratifikasi dalam UU No 12 2005 menegaskan bahwa segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan utuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pasal 4 huruf b melarang orang menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis baik dalam bentuk tulisan atau gambar, pidato atau penggunaan simbol-simbol yang dilakukan di depan umum. Sementara di kedua instrumen hukum di atas cukup jelas, KHUP tidak memberikan kejelasan. Pasal 156, 156a dan 157 KUHP dinilai masih terlalu lentur, cenderung bersifat karet, dan karenanya tidak menimbulkan kepastian hukum dan dalam praktiknya malahan rentan disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi.

Mengacu kepada analisis persoalan di atas, harapan banyak disandarkan kepada kinerja POLRI untuk memberikan perhatian yang lebih serius lagi kepada masalah Hate Speech yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Langkah yang paling mungkin dilakukan pertama kali adalah sosialisasi tentang konsep Hate Speech di kalangan pimpinan POLRI baik di level POLDA maupun POLRES. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan meningkatkan komitmen serta kemampuan mereka untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan penyerangan terhadap kelompok minoritas. Untuk jangka panjang POLRI perlu mengambil langkah kebijakan baik dalam bentuk perubahan UU kepolisian No 2 Tahun 2002, maupun dalam bentuk aturan-aturan internal POLRI yang dapat meningkatkan kepastian hukum aparat dalam menjalankan tugasnya. Disadari, perlindungan dan penegakkan HAM serta penciptaan harmoni sosial bukanlah tanggungjawab POLRI semata, tapi melibatkan dukungan yang luas dari segenap stakeholder baik di pemerintahan dan masyarakat. Namun, dengan semangat pemolisian yang demokratis yang menjadi semangat dewasa ini, POLRI dapat mengambil langkah inisiatif untuk membangun sinergi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree