Has no content to show!

Peran Tokoh Agama dalam Menanggulangi Ekstrimisme

09 September 2016

Oleh : KH. Abdul Muhaimin

 

Makalah ini disampaikan di acara Local Day of Human Rights 1 di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah pada tanggal 28 Agustus 2016.

KH. Abdul Muhaimin, Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta memiliki sejarah panjang dalam mengelola proses akulturasi entitas kebhinnekaan sebagaimana dapat ditemukan dalam nama-nama kampung seperti Bugisan, Daengan, bahkan terabadikan dalam satuan prajurit Kraton seperti bregodo Bugis, Daeng serta pernik-pernik kebudayaan etnis dari luar Jawa yang tetap mendapatkan ruang hidup hingga sekarang. Filosofi dan ajaran Kraton Ngayogyakarta yang mengedepankan pertanggungjawaban bagi keselarasan dan ketenteraman seluruh warga telah membentuk sikap budaya bahwa setiap pemimpin harus mampu menjadi songsong agung kawulo Mataram.

Masuknya arus baru, baik berupa ideologi global maupun paham keagamaan trans-nasional telah merubah cara pandang keagamaan yang cenderung puritan dan dogmatik. Pemeluk agama seringkali mengalami ketakutan ketika ia harus berinteraksi dengan umat yang berbeda agama, karena dianggapnya akan mengurangi kemurnian dan sakralitas iman yang diyakininya. Di sisi lain berkembangnya ideologi global yang diusung kaum intelektual seringkali menafikan basis budaya lokal yang lahir dari proses kearifan sejarah.

Dinamika sosial yang sedemikian kompleks dan sangat cepat melahirkan konfigurasi sosial baru yang terpilah oleh perbedaan sosial ekonomi, kelompok etnis dan perbedaan agama. Pada sisi lain, program pembangunan yang dirancang negara, mekanisme dan operasionalisasinya seringkali tidak mampu mengurangi jarak jurang sosial secara signifikan. Kegagalan negara dalam menjawab ekses buruk pembangunan serta rendahnya daya tahan supra-struktur negara dan lemahnya infra-struktur sosial dalam menghadapi intervensi asing di bidang ideologi, politik dan sosial ekonomi mengakibatkan terjadinya frustasi sosial sehingga masyarakat mudah terprovokasi oleh persoalan-persoalan kecil. Guna mencairkan ketegangan sosial antar sesama warga bangsa tentunya diperlukan keikutsertaan masyarakat sipil untuk mengatasi situasi bangsa yang sedang mengalami keretakan sosial di berbagai lini kehidupan.

Perkembangan baru di era reformasi sebenarnya menjadi peluang besar bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah bangsa yang semakin kritis. Ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan sangat jelas terbaca di kalangan masyarakat hampir di semua aspek kehidupan. Institusi negara sebagian besar saat ini mengalami disfungsi kelembagaan karena terjerat oleh kasus hukum atau terlibat dalam mega skandal korupsi. Namun aturan birokrasi yang semakin ketat karena isu pemberantasan korupsi serta arogansi penguasa daerah yang menjadi alat kepentingan subjektif partai politik merupakan kendala besar untuk membuka partisipasi publik secara terbuka.

Kendala yang tidak kalah beratnya dalam membangun semangat kebhinnekaan yang dianut oleh segenap warga negara Indonesia, diyakini sepenuhnya disebabkan oleh ketidakseriusan negara dalam menegakkan aturan hukum baik berupa undang-undang maupun kovenan yang telah diratifikasi oleh negara. Biasanya, kendala ini akibat dari kepentingan politis pejabat daerah atau agenda besar kepentingan kekuasaan yang memanfaatkan isu perbedaan agama sebagai komoditas untuk meraih kesuksesan.

Dalam beberapa kasus kekerasan yang terjadi baruntun akhir-akhir ini, sebenarnya negara (dalam hal ini kepolisian negara) telah memiliki legalitas untuk melakukan tindakan hukum kepada para pelaku anarkis yang memaksakan kebenaran subjektifnya pada kelompok lain, baik seagama seperti dalam kasus Ahmadiyah atau dengan komunitas agama lain sebagaimana peristiwa penghancuran tempat-tempat ibadah yang marak terjadi di Jawa Barat akhir-akhir ini.

Masih terkait persoalan hukum, dalam kenyataannya belum semua produk hukum dan peraturan pelaksanaan yang ada belum mampu melindungi eksistensi masing-masing pihak yang dianggap menyimpang/berbeda. Hanya karena tekanan publik, kemudian terbit SKB yang tidak pararel dengan semangat kebhinnekaan. Kasus semacam itu juga terjadi di beberapa daerah yang situasi hegemoni mayoritas mendorong munculnya aturan-aturan yang tidak demokratis. Hal yang sangat memprihatinkan, berkaitan dengan kasus-kasus konflik perbedaan agama, Kementerian Agama dalam berbagai tingkatan seolah-olah menutup mata dan menganggap sebagai persoalan gangguan keamanan yang menjadi wilayah penegak hukum semata.

Dengan struktur Kemenag yang bersifat vertikal dan memiliki aparat hingga tingkatan desa, sebenarnya sangat mudah memobilisasi infrastruktur yang berada di bawah jaringan koordinasinya (seperti FKUB, DMI, P2A, penyuluh agama, Kaum rois) untuk mengambil inisiatif dalam menyelesaikan titik-titik rawan konflik di masyarakat.

 

Konsolidasi Masyarakat Anti Kekerasan

Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi, relasi antar komponen bangsa harus dibangun atas prinsip kesetaraan dan kesederajatan tanpa membedakan strata sosial, perbedaan keyakinan ataupun penguasa dan rakyatnya. Masing-masing berhak untuk berperan aktif dan memberikan kontribusinya secara optimal dalam memajukan nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong konsolidasi warganya. Untuk membangun konsolidasi yang efektif diperlukan tatanan hukum dan kultur politik maupun perangkat demokrasi yang sehat dan transparan.

Sejak bergulirnya era reformasi, negara sebagai regulator kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami berbagai kelemahan fungsional karena lemahnya penegakan hukum dan rendahnya sumber daya aparat dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan memberdayakan warganya. Akibatnya, banyak terjadi kesenjangan berbagai bidang kehidupan sosial ekonomi, politik sehingga menjadi pemicu kekerasan yang berubah menjadi kerusuhan antar komunitas secara masif. Tingkat kekerasan tersebut  akan semakin kompleks karena bersamaan dengan pengaruh tekanan struktur sosial yang menghimpit mereka dalam kehidupan sehari-hari, diskriminasi sosial ekonomi, tersingkirnya komunitas tertentu dan rendahnya kohesifitas antar warga akibat perlakuan kelompok lain yang dinilai tidak adil, tidak jujur dan sangat dipengaruhi kepentingan subjektif. Guna meretas mata rantai kekerasan yang semakin membelit kehidupan warga bangsa, diperlukan langkah konsolidasi simultan dan terintegrasi segenap elemen masyarakat emoh kekerasan (bahasa Ibu Gedong Bagus Oke) membentuk aliansi damai menuju rekonsiliasi sosial.

 

Aktor Strategis Aliansi Damai

Sebagaimana dikemukakan di atas, penanganan konflik yang terjadi saat ini tidak mungkin diserahkan kepada negara. Marx Jurgensmeyer menyesalkan bahwa pemerintah negara-negara modern justru lebih banyak mengalami kebobrokan moral dan kehampaan spiritual justru ketika mereka gencar menawarkan konsep-konsep moral yang dianggapnya humanis. Oleh karena itu, untuk menjembatani berbagai pihak yang tengah dilanda konflik diperlukan konsolidasi di kalangan masyarakat sipil guna mendorong terciptanya harmoni sosial di tengah masyarakat yang semakin plural. Beberapa komponen sosial yang memiliki potensi untuk dikonsolidasikan sebagai elemen damai antara lain:

  1. Tokoh-tokoh moderat.

Di tengah-tengah kerasnya rivalitas global, memungkinkan semua wacana terjebak dalam posisi ekstrim ketika berhadapan dengan wacana lain yang berbeda. Adalah suatu ironi, ketika kelompok pluralis kemudian membangun arus besar menentang kelompok yang dikategorikan sebagai golongan radikal dengan memunculkan stigma negatif pada mereka, sehingga mengakibatkan tersumbatnya saluran dialog bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, sudah saatnya institusi-institusi pluralisme maupun kelompok pluralis lebih proaktif membangun dialog terbuka dengan kelompok yang sangat resisten dengan ide pluralisme bahkan bilamana perlu istilah kelompok pluralis dapat ditransformasikan menjadi istilah kelompok moderat.

 

  1. Pemuka agama dan tokoh masyarakat.

Agama memiliki intensitas reaksi yang sangat tinggi dan jangkauan area yang tidak terbatas dengan klaim-klaim kemutlakan yang kadang tidak dapat menerima bantahan dari perspektif lain. Otoritas agama yang sedemikian kuat dan eksesif, apabila berada di tangan orang yang tidak bertanggung jawab akan berubah menjadi kekuatan yang sangat menghancurkan. Oleh karena itu, para pemuka agama perlu mentransformasikan kekuatan tersebut sebagai kekuatan yang berpihak pada masalah-masalah kemanusiaan, seperti kemiskinan, kebodohan dan dekadensi moral.

Di sisi lain, para pemuka agama perlu lebih gigih mencegah berkembangnya kekerasan agama, karena hakekat agama tidak mengajarkan kekerasan tetapi justru mengajarkan keselamatan. Kekerasan dengan dalih agama senyatanya adalah penyalahgunaan agama yang dilatari oleh kepentingan politik, ekonomi dan kepentingan subjektif lainnya. Pencegahan kekerasan atas nama agama tidak boleh dengan cara-cara kekerasan, tetapi harus tetap mengacu kepada kaidah fiqh yang mengatakan “Adh-dhororu laa yuzaalu bi adh-dhorori” bahwa kerusakan tidak dapat dihilangkan dengan cara yang merusak.

Peran strategis yang perlu dikonsolidasikan dalam menangani konflik sosial adalah peran serta tokoh masyarakat sebagai figur sentral yang masih memiliki otoritas sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kondisi sosiologis bangsa Indonesia yang masih kental pola hubungan patron client menjadi sangat efektif untuk membangun kohesifitas/kerekatan sosial yang mengalami situasi kritis akibat politisasi dan pragmatisme di era globalisasi.

 

  1. Kaum intelektual.

Kelompok intelektual dipandang memiliki akses keilmuan dan informasi yang memadai, sehingga dapat lebih membantu menemukan solusi alternatif dan merumuskan pemikiran keagamaan yang lebih kultural dan humanis. Fakta bahwa Islam di Indonesia telah memiliki akar sejarah panjang dan telah menanamkan perangkat budaya dan sosial yang kokoh lewat proses dialog, akulturasi dan inkulturasi budaya dengan ajaran Islam secara damai. Fakta sejarah ini perlu dielaborasi lewat penelitian, diskusi yang lebih intensif yang kemudian dirumuskan sebagai model keagamaan yang lebih membumi.

 

  1. Kelompok dialog antar iman.

Dalam beberapa dekade terakhir ini banyak bermunculan perkumpulan dialog antar iman, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tentu saja fenomena itu merupakan harapan baru semakin eratnya hubungan antar agama, meskipun hingga saat ini masih banyak kendala politis, theologis dengan tuduhan mencampuradukkan agama dan mendekonstruksikan sakralitas agama. Menyadari mendesaknya dialog antar agama, beberapa waktu yang lalu banyak digelar dialog yang menghadirkan pemikir keagamaan internasional semisal yang diselenggarakan dalam forum ICIIS, maupun forum lain yang diselenggarakan oleh ICIP, Muhammadiyah dan lain-lain. Sinergi seri dialog yang simultan diharapkan akan menemukan titik temu dalam membangun dunia yang damai dan semakin religius. Upaya membangun kehidupan yang lebih adil bagi kehidupan antar agama tentu tidak dapat dilakukan secara segmented dan parsial oleh pemuka agama, tetapi diperlukan upaya lebih keras untuk melibatkan multi pihak atau semua stakeholders untuk membangun sinergi dalam mendorong proses penguatan potensi masyarakat dalam mewujudkan kehidupan damai di Yogyakarta.

Oleh karena itu, kata kunci penanggulangan kamtibmas adalah “pengelolaan resolusi konflik” yang membutuhkan keterbukaan birokrasi dan keikutsertaan segenap elemen masyarakat secara proporsional dan transparan.

 

Yogyakarta, 22 April 2014

 

 

KH. Abdul Muhaimin

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree