Has no content to show!

Menyambut Komisi HAM

Menyambut Komisi HAM Independent dan Permanen di Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Di tengah momentum kebangkitan demokrasi di negeri-negeri Arab, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), mengesyahkan berdirinya Komisi HAM OKI pada pertemuan ke-38 Dewan Menlu negara-negara OKI di Astana, Kazakhstan, 26 Juni lalu. Pendirian Komisi HAM ini sesungguhnya telah dicanangkan sebagai bagian dari program 10 tahun rencana aksi dalam KTT luar biasa ke-3 di Makkah, tahun 2005.

Berita ini menggembirakan! Di satu sisi kita dapat berharap lahirnya komisi HAM OKI independen ini dapat mengakhiri rentetan cerita suram pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa negara Arab. Sebut saja, kasus penyiksaan Sumiati, dan hukuman mati terhadap Ruyati, keduanya TKW asal Indonesia. Di sisi lain, hadirnya Komisi HAM OKI ini juga menunjukkan tanda-tanda rezim negara-negara Arab anggota OKI merespons tuntutan penegakkan HAM di dalam negeri mereka sendiri. Arab Saudi, untuk menyebut contoh paling relevan, sudah tidak bisa lagi mengabaikan begitu saja tuntutan para perempuan Saudi untuk mendapatkan hak menyetir mobil, misalnya (walaupun bagi kita isu ini kedengarannya remeh-temeh) bagi negara Indonesia, ini adalah momentum untuk menjadi pelopor penegakkan HAM di negara-negara berpenduduk Muslim. Ada beberapa alasan kita percaya diri. Pada ranah konstitusi kita sudah memiliki jaminan hukum, UU No 39/1999 tentang HAM, dan kita sudah pula meratifikasi kovenan-kovenan HAM seperti DUHAM dan ICCPR. Pada level kelembagaan, kita sudah memiliki Komnas HAM yang fungsi utamanya menjamin independensi penegakkan HAM di Indonesia.

Namun, pada saat yang sama kita juga dihadapkan dengan persoalan pelik: masih sering terjadi kasus pelanggaran HAM khususnya dalam ranah kebebasan beragama yang merupakan bagian dari hak-hak dasar yang tidak bisa dikurangi (non-derogable).   Diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah merupakan PR yang masih sulit kita selesaikan. Selama kita gagal menegakkan hak-hak minoritas ini di tanah air, semakin berat beban kita untuk memperoleh legitimasi sebagai negara pelopor HAM di antara negara-negara anggota OKI.

Persoalan disparitas antara idealitas HAM dan penegakkannya secara umum dialami oleh negara-negara anggota OKI. Isu utama adalah hak-hak minoritas dan hak-hak perempuan di ranah publik. Hal ini lah yang menimbulkan skeptisisme di sebagian kalangan bahwa kehadiran komisi HAM OKI ini tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Malahan akan kontraproduktif karena bisa saja dipakai sebagai selubung untuk menyembunyikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor-aktor politik di negara-negara OKI.

Keraguan ini semakin dipertebal oleh kenyataan bahwa komisi HAM ini berada di bawah OKI, sebuah organisasi internasional yang dimata sebagian kalangan masih dipandang sebelah mata karena performanya yang tidak terlalu bagus. Malahan, di kalangan diplomat (termasuk diplomat negara-negara anggota OKI sendiri) tersebar plesetan yang mengisyaratkan lemahnya kinerja OKI. OKI yang dalam bahasa Inggris disingkat OIC (Organization Islamic Cooperation), diplesetkan menjadi: Oh I See! (Ya, Saya Tahu).

Namun dibalik keraguan itu, kita masih menyimpan stock optimisime. Pertama, kehadiran komisi HAM OKI ini telah mendapat dukungan bukan saja dari negara-negara anggota OKI, melainkan juga di antara masyarakat civil society internasional. Konon, ada 257 NGO HAM yang mendukung pengesyahan komisi HAM OKI ini. Kedua, di dalam statuta Komisi HAM Indenpenden dan Permanen OKI jelas tertera suatu pengakuan terhadap nilai-nilai HAM universal serta hak-hak sipil dan hak-hak ekososbud. Ini mengisyaratkan kepada dunia bahwa komisi ini bekerja dengan perspektif HAM yang luas dan bukan semata-mata mempromosikan pandangan eksklusif Islam tentang HAM sebagaimana tersirat pada Deklarasi Kairo 1990.  

Sebagai sebuah organisasi baru, Komisi Ham OKI ini pasti menghadapi banyak tantangan. Selain persoalan jangka panjang mengurangi kesenjangan antara Islam dan HAM di dalam kehidupan masyarakat Muslim, komisi ini sudah harus segera memastikan dua hal genting: masalah kelembagaan dan mekanisme. Sebagai lembaga yang mengklaim independensi, sanggupkah komisi HAM OKI ini bersikap independen terhadap kepentingan negara-negara OKI sendiri yang notabene akan ikut menentukan keputusan akhir dari komisi HAM OKI sendiri?

Dalam waktu dekat ini, Komisi HAM OKI ini akan bersidang untuk menentukan salah satu aspek penting kelembagaan. Terutama terkait dengan kantor sekretariat komisi ini. Sejauh ini ada tiga negara yang bersaing untuk memperebutkan posisi ini: Arab Saudi, Iran dan Indonesia. Kita berharap Indonesia dapat mengambil posisi ini karena dengan begitu kita dapat meningkatkan peran kita sebagai pelopor penegakkan HAM di negara-negara OKI. Selain itu, momentum ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan legitimasi HAM di dalam negeri khususnya di sebagian kalangan umat Islam yang masih menyimpan prasangka negatif tentang HAM.

Selamat bekerja para komisioner HAM OKI dan selamat berjuang untuk Ibu Siti Ruhaini Dzuhayatin, komisioner terpilih dari Indonesia!

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree