Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Konrad-Adenuer-Stiftung (KAS) Indonesia-Timor Leste gelar pelatihan online dengan tema ‘Pengorganisasian media sosial secara efektif dalam kontra narasi ekstremis’, Rabu, 23 September 2020.

Anick Hamim Tohari selaku trainer menyampaikan bahwa pada masa pandemi ini penggunaan media sosial (medsos) semakin melonjak. Terlebih beberapa institusi yang menerapkan work from home (WFH)  mulai dari sekolah, perusahaan, hingga beberapa kantor lainnya.  Hal tersebut mengakibatkan beberapa kalangan mau tak mau harus menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi maupun pekerjaan.

“Di samping itu, user medsos yang sebelumnya hanya didominasi oleh orang-orang di atas 13 tahun, kini anak-anak SD bahkan TK sudah menggunakannya untuk keperluan sekolah, jelas founder demokrasi.id itu.


Media social, lanjutnya,  sebagai sarana yang menawarkan hal-hal yang tak terbatas memiliki dua arah mata pisau. Dapat menjadi sesuatu yang mencerahkan (positif) atau bahkan memecah bangsa (negatif). Pertarungan opini publik dalam dunia medsos juga semakin diperkeruh oleh keberadaan algoritma.

“Sehingga, medsos yang meskipun menawarkan hal-hal tak terbatas sebenarnya membatasi pola pikir seseorang sebab ia hanya memberikan sesuatu yang menjadi kecendrungan para penggunanya,” ungkapnya.

Pesantren sebagai benteng moderatisme Islam memiliki peran yang cukup besar dalam menembus dinding-dinding algoritma serta pertarungan wacana publik untuk memberikan pengaruh yang positif. Terlebih banyak orang yang saat ini banyak menggunakan media sosial untuk memahami Islam.

“Jika ada pesantren yang menjauhi internet, maka akan sulit untuk melancarkan agenda yang dimilikinya,” ujarnya. 

Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta gelar pelatihan online dengan tema Penguatan Public Speaking dan Strategi Kontra Narasi Ekstremis bagi Pesantren, Sabtu, 19 September 2020. Acara yang akan berlangsung selama empat hari itu telah dibuka dengan pemberian materi teori public speaking: teknik dasar, etika, bicara di depan publik dengan trainer Tubagus Wahyudi, Founder Kahfi BBC Motivator School.


Idris Hemay, Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pembukaannya mengungkapkan bahwa acara ini penting dilakukan sebagai bentuk penguatan bagi ustadz/ustadzah agar dapat berbicara secara efektif di depan publik. Ide-ide gagasan terutama tentang kontra narasi ekstremis dapat disampaiakan dengan baik dan dapat diterima dengan baik oleh anak muda, santri, dan publik secara luas.

“Kalau kita tidak siap atau gugup, atau tidak punya teknik-teknik dalam public speaking maka ide yang ingin kita sampaikan justru tidak akan sampai,” ungkapnya.


Kegiatan yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Cloud Meetings itu telah berlangsung ke dalam dua sesi. Sesi pertama adalah pemberian materi teori public speaking berupa teknik dasar, etika, bicara di depan publik. Sedangkan sesi kedua adalah praktik dari teori yang telah disampaikan pada sesi pertama. Dalam sesi kedua itu masing-masing peserta diharuskan melakukan praktik public speaking di depan audience dan dilakukan evaluasi oleh trainer secara terbuka agar menjadi masukan bagi peserta lainnya.

Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Konrad-Adenuer-Stiftung (KAS) Indonesia-Timor Leste menggelar pelatihan kontra narasi ekstremis. Kegiatan ini diperuntukkan bagi para ustadz/ustadzah muda pesantren dari lima wilayah di Pulau Jawa (Jakarta dan sekitarnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur).

 

Kegiatan bertema Penguatana Public Speaking dan Strategi Kontra Narasi Ekstremis bagi Pesantren ini akan diadakan melalui aplikasi Zoom Cloud Meetings selama empat hari mulai tanggal 19-28 September 2020. Acara akan berlangsung dalam tujuh sesi yang masing-masing akan diisi oleh beberapa trainer di antaranya adalah Tubagus Wahyudi, Irfan Abu Bakar, Futih Aljihadi, Ahmad Gaus, Anick Hamim Tohari, Junaidi Simun, dan Muchtadlirin.

 

Adapun materi yang akan didiskusikan dalam pelatihan online tersebut meliputi Teori Public Speaking: Teknik Dasar, Etika, Bicara di Depan Publik, Praktik Public Speaking, Penguatan Khutbah dan Ceramah Kontra Narasi Ekstremis, Teknik Video Pendek dan Strategi Diseminasi, Menulis Opini dan Artikel Kontra Narasi Ekstremis, Pengorganisasian Media Sosial secara Efektif, Rencara Tindak Lanjut dan Praktek (Penugasan), Review Hasil Praktek (Penugasan), dan Presentasi Hasil Praktek.  

 

Tujuan dari pelatihan online ini adalah membekali para peserta dengan teori dan praktik public speaking serta strategi dalam kontra narasi ekstremis. Selain itu peserta diharapkan dapat mempraktikkan apa yang didapatkan selama pelatihan dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut CSRC juga akan melakukan evaluasi untuk mengukur seberapa efektif kegiatan tersebut. 

Ciputat, Rabu (02/09) Center For The Study Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta gelar sekolah literasi gelombang II via Zoom Cloud Meeting. Acara yang diperuntukkan bagi para pemimpin muda moderat tersebut pada kesempatan kali ini mengangkat tema "Kepemimpinan dalam Islam".

 

Researcher and Director of CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Irfan Abubakar selaku pembicara dalam acara ini menyampaikan kepemimpinan Islam masa kini berikut arahnya seperti apa.

 

"Dalam memahamai kepemimpinan Islam, seseorang harus meletakkannya dalam sudut pandang secara luas tidak hanya secara definisi kerangka Islam saja," terangnya.

 

Pemaknaan tersebut, lanjutnya, tidak hanya dilakukan dalam konteks teologis atau penafsiran terhadap panduan normatif seperti al Quran-Hadits tetapi juga dilihat dari kompilasi politik global atau hubungan internasional. "Seperti apa struktur politik global dewasa ini dan di mana posisi politik Islam saat ini," ujarnya.

 

Hal ini menurutnya untuk melihat bagaimana leadership dalam Islam dan masalah-masalah apa yang dihadapinya saat ini. Konflik-konflik global seperti kesehatan, lingkungan, pendidikan, teknologi dan yang sedang terjadi adalah adanya pandemi covid-19 ini. Dari permasalahan tersebut seseorang tidak hanya mampu mendefinisikan leadership Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat global.

 

Untuk menjawab secara bersama dan memperkuat pemahaman mengenai kepemimpinan Islam, Irfan mengajukan dua diskursus untuk diperdebatkan oleh dua kelompok peserta. Ia mengajukan dua formula, yang pertama; kepemimpinan Islam adalah model kepemimpinan yang menekankan identitas Islam, superioritas Muslim atas yang lain, dan bekerja dalam sistem politik Islam. Hal tersebut dicontohkan dengan model kepemimpinan Hizbuttahrir (HTI)

 

Model kedua adalah kepemimpinan Islam adalah model kepemimpinan yang menekankan tujuan dan substansi kepemimpinan, menekankan kesetaraan warganegara, keragaman, dan bekerja dalam sistem politik sesuai konteks. Seperti contoh kepemimpinan demokratis dalam sistem NKRI.

 

Dari kedua formula yang telah diperdebatkan oleh kedua kelompok, kepemimpinan yang paling ideal untuk masa kini adalah model yang kedua. Karena lebih diterima di berbagai negara ketimbang model pertama yang justru banyak ditolak di negara-negara yang notabene sebagian warganya adalah muslim. 

 

Sepanjang masa Pandemi Covid-19 sejak Maret hingga Agustus 2020 telah terjadi penangkapan sejumlah terduga teroris oleh Densus 88 Anti-Teror di beberap wilayah di Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa isu ekstremisme yang mengarah pada kekerasan masih menjadi masalah serius bagi Indonesia.

 

Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia-Timor Leste menyelenggarakan Seminar Online Nasional yang bertema "Reorientasi Strategi Penanganan Ekstremisme Kekerasan di Indonesia", melalui aplikasi Zoom Cloud Meetings, pada Kamis, 27 Agustus 2020.

 

Dalam seminar tersebut CSRC UIN Jakarta mendiskusikan sejauhmana efektifitas strategi penanganan dan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan beserta tantangan dan ancamannya di Indonesia.

 

Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT RI, M. Zaim Alkhalish Nasution mengatakan bahwa meningkatnya terorisme atau ekstremisme yang mengarah pada kekerasan telah menjadi ancaman global. Hal tersebut terjadi seiring meningkatnya teknologi yang mendukung penyebaran informasi secara masif dan cepat kepada publik.

 

"Banyak kalangan menggunakan kemajuan teknologi untuk menyebarkan propaganda ekstremisme berbasis kekerasan serta melakukan perekrutan dengan mudah," ungkapnya.

 

Munculnya ekstremisme kekerasan di Indonesia berdasarkan beberapa kajian dilatarbelakangi oleh banyak faktor kunci. Faktor tersebut di antaranya adalah besarnya potensi konflik komunal berlatar belakang sentimen primordial dan keagamaan, kesenjangan ekonomi, perbedaan pandangan politik, perlakuan tidak adil terhadap masyarakat, serta intoleransi dalam beragama. 

 

Oleh karena itu, lanjutnya, untuk menghadapi hal tersebut dibutuhkan keterlibatan banyak pihak dan aspek dalam penanganannya. Selain dari pihak pemerintah dibutuhkan pula keterlibatan komponen masyarakat dalam upaya memitigasi ekstremisme berbasis kekerasan. Untuk melembagakan upaya tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tengah mematangkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Perpres RAN PE).

 

Zaim juga menambahkan secara keseluruhan dalam proses dan pelaksanaanya nanti, Perpres RAN PE tersebut berusaha menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), supremasi hukum dan keadilan, pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak, keamanan dan keselamatan, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), partisipasi dan pemangku kepentingan majemuk dan kebinnekaan dan kearifan lokal.

 

Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kemendagri RI, La Ode Ahmad P. Balombo berkomentar bahwa penyusunan rancangan tersebut harus diatur secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga negara sehingga diharapkan masyarakat dapat bersinergi dengan baik. "Kalau jelas maka diharapkan ada keterpaduan dalam penanganannya," ungkapnya.

 

Ia juga menegaskan bahwa penting untuk melakukan kolaborasi antara pemerintah dan civil society dalam upaya penanganan ekstremisme berbasis kekerasan. Hal ini agar mudah dan tepat dalam implementasinya. "Tidak tertinggal, agar upaya tersebut juga harus terus menerus dievaluasi.

 

Upaya Pencegahan

 

Mira Kusmarini, Direktur Eksekutif Empatiku, memaparkan bahawa proses pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan ini dapat dilakukan secara bertahap. Tahapan tersebut dimulai dari mereka yang sudah jelas melakukan tindak pidana terorisme dengan melakukan usaha deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). "Mereka yang nantinya keluar diharapkan tidak kembali melakukan tindak pidana terorisme lagi," ungkapnya.

 

Adapun bagi mereka yang telah terpapar paham radikal terorisme perlu dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi atau deradikalisasi di luar lapas.

Sedangkan bagi individu yang rentan terhadap paham radikal terorisme maka penting untuk melakukan kontra-radikalisasi. Dan yang paling penting, setiap kita berpotensi menjadi target rekrutmen ekstremis/teroris, untuk itu seluruh masyarakat harus dibekali kemampuan resilien dan ketahanan agar tidak terpengaruh pada pemahaman radikal.

 

"Dalam hal pencegahan, UU Terorisme No. 8 Tahun 2015 telah memandatkan adanya kesiapsiagaan nasional, dan kami berusaha untuk menerjemahkannya dengan mengembangkan sistem deteksi dan penanganan dini di akar rumput," ujarnya.

 

Senada dengan hal tersebut, Team Leader CONVEY Indonesia, Jamhari Makruf berpendapat akan pentingnya partnership approach, pentingnya bermitra untuk melawan persoalan ekstremisme berbasis kekerasan. "Sebab problem tersebut bukan untuk pemerintah saja, tetapi juga seluruh elemen masyarakat," tegasnya.

 

Ia menceritakan bagaimana Convey Indonesia melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap ekstremisme kekerasan melalui strong partnership and knowledge based approach (kemitraan yang kuat dan pendekatan berbasis pengetahuan). Di antaranya adalah melalui peran pemerintah. Karena jangkauan pemerintah terbatas maka juga dilibatkan organisasi masyarakat sipil. Selain itu institusi pendidikan juga sangat penting. "Seseorang untuk menjadi teroris tidak terjadi secara ujug-ujug, tetapi ada proses panjang, dan saya kira lembaga pendidikan dapat memutus rantai tersebut dengan melakukan indoktrinasi dan proses kajian, " jelasnya.

 

Dan hal yang sering dilupakan menurutnya oleh beberapa pihak adalah kerja sama dengan public sector. "Padahal dalam isu-isu terorisme yang paling terdampak adalah sektor publik," ungkapnya.

 

Tidak hanya bermitra, strong partnership menurut Jamhari juga perlu dipersenjatai dengan ilmu agar seluruh program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

 

Pemerintah telah berencana untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya pemberantasan terorisme. Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tersebut telah memasuki tahap penggodokan di DPR. Adapun poin-poin yang dibahas adalah mengenai tugas-tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme.

 

Kendati demikian rancangan tersebut menuai kontroversi. Banyak pro kontra yang muncul karena dinilai kurang proporsional. Raperpres tersebut perlu ditinjau ulang agar tidak kontraproduktif dan tumpang tindih terkait tugas-tugas pemberantasan terorisme di Indonesia.

 

Atas dasar tersebut Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai lembaga yang memiliki concern dalam isu ekstremisme kekerasan dan terorisme menggelar Seminar Online bertema "Quo Vadis Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme", via Zoom Cloud Meetings, pada Jumat, 21 Agustus 2020.

 

Idris Hemay, Direktur CSRC UIN Jakarta, menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) terhadap negara dan bangsa. "Oleh karena itu penanganannya juga harus luar biasa, tidak bisa biasa-biasa saja, " ungkapnya. 

 

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa pada dasarnya TNI memiliki tugas dalam mengatasi aksi terorisme, sebagaimana tertera dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun dalam undang-undang tersebut belum dijelaskan bagaimana aturan pelaksanaannya. 

 

Pakar Hukum Tata Negara dari JENTERA Law School, Bivitri Susanti menjelaskan, pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme ini perlu didudukkan kembali terkait ketertiban wewenang aparat negara. Dalam perspektif hukum tata negara, hal tersebut tidak terlepas dari sejarah pemisahan TNI-POLRI yang mana keduanya memiliki wilayah kekuasaan yang berbeda. Menurutnya, wilayah kekuasaan ini harus didasarkan pada Hak Asasi Manusia. 

 

"Esensi negara hukum adalah pembatasan kekuasaan. Jangan sampai dalam pelaksanaannya terjadi bentrok dengan institusi lain," terangnya.

 

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah agar tidak terburu-buru dalam pengesahan raperpes tersebut. Pembahasannya harus dengan parameter yang tepat dan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas.

 

"Jangan sampai upaya pemberantasan terorisme menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM," jelasnya. 

 

Sementara itu Direktur IMPARSIAL, Al Araf, memberi kritik bahwa draf perpres terkait pelibatan TNI dalam penanganan terorisme tersebut bertentangan dengan UU TNI No. 34 Tahun 2004. Bahkan beberapa pasal dalam draft perpres tersebut berpotensi multitafsir, yang jika diterapkan dikhawatirkan akan menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang dalam implementasinya.

 

"Saya rasa rancangan perpres ini memiliki banyak kelemahan sehingga DPR perlu meminta pemerintah untuk memperbaiki terlebih dahulu secara komprehensif dengan mendengarkan masukan masyarakat sipil terkait beberapa kritik yang ada," paparnya. 

 

Ia menambahkan pelibatan militer dalam penanganan terorisme harus ditinjau berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Selain itu, pelibatan militer dalam penanganan terorisme merupakan pilihan akhir yang bersifat proporsional (last resort). Pelibatan TNI dalam menangani terorisme dilakukan ketika kapasitas penegak hukum tak lagi mampu mengatasinya.

 

Minggu, 15 Maret 2020 Center for the Studi of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta menggelar Pendalaman Materi Kontra Narasi Ekstremis untuk Pemimpin Muda Moderat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dihelat di ruang meeting CSRC.

Idris Hemay, direktur CSRC dalam sambutannya mengatakan bahwa ekstremis mengancam keamanan negara, maka pendalaman materi terkait kontra narasi perlu dilakukan agar peserta mampu menganalisa narasi-narasi ekstremis dan membuat kontra narasi ekstremis.

“virus baru yang disebut covid-19 mengancam negara, sama seperti ekstremis yang mengancam keamanan dan ketenangan negara, maka sangat perlu sekali kita melakukan pendalaman materi terkait kontra narasi ekstremis, agar kita semua mampu menganalisanya dan membuat kontra narasinya, supaya tidak  terjadi lagi hal-hal yang membahayakan” ujarnya.

 

Pendalaman materi pertama terkait analisis narasi ekstremis yang disampaikan oleh Irfan Abu Bakar. Menurutnya ekstremis laksana virus yang mewabah yang bisa menyebar penularannya, dan kontra narasi ekstremis bukan obat untuk menyembuhkan virus tapi imun untuk mempertahankan daya tahan tubuh dari serangan virus, itulah mengapa perlunya memahami dan menganalisa sebuah narasi, menganalisa narasi ekstremis dan melawannya dengan membuat kontra narasi.

 

Imas Uliyah menyampaikan materi tentang Menyusun Kontra Narasi Ekstremis, kontra narasi yang dihasilkan harus menjembatani narasi ekstremis, muatan tulisan tidak sekedar pernyataan kontra dan menyesatkan tetapi memberikan pencerahan dengan bahasa yang lebih menarik. Menurutnya permasalahan kali ini terdapat pada struktur bahasanya yang dinilai kurang memadai. Narasi yang dibangun dari narasi ekstremis. Dalam menyusun kontra narasi Imas memberikan empat langkah yang terpenting, 1. Luruskan cerita hoax dan menyampaikan fakta yang terjadi, 2. Tunjukan penyelewengan dalil yang digunakan oleh ekstremis, 3. Tolak tujuan ekstremis, 4. Gunakan bahasa yang memikat.

 

Usai rehat dan makan siang, pendalaman materi masih berlanjut mengenai  Media Sosial Sebagai Media Kontra Narasi Ekstremis yang disampaikan oleh Khelmy K. Pribadi. Menurutnya, dalam menyampaikan kontra narasi ekstremis di media sosial sebaiknya memahami pola terlebih dahulu, menurutnya 8 detik pertama sangat mempengaruhi, maka menyajikan konten yang segar dan mengikuti trend adalah hal yang tepat.

 

Khelmi menyarankan agar memposting konten berdasarkan platform tertentu dengan waktu yang tepat. Misalnya facebook waktu yang bagus pada hari kamis, jumat, sabtu dan minggu pukul 13:00-16:00, pada Instagram waktu yang disarankan pada hari Senin, Rabu, dan kamis pukul 11:00-13.00 dan 19:00-21:00.

 

Praktik menyusun kontra narasi ekstremis bersama Muchtadlirin. Ia mengulang kembali materi yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, sebelum forum selesai Dlirin memberikan tugas kepada para peserta untuk membuat kontra narasi terkait tema khilafah, thogut, kekerasan, dan jihad. Masing-masing peserta diberikan kebebasan untuk memilih salah satu tema yang ada, dengan tenggang waktu satu minggu tugas harus sudah dipost di media sosial masing-masing dan tag akun resmi CSRC. (AP)

Page 1 of 9

Get In Touch

Center for the Study of Religion and Culture (SCRC) Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

  • Add: Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan Ciputat 15419
  • Tel: 021-744 5173
  • Fax: 021- 7490756
  • Email: [email protected]injkt.ac.id
  • Hotline: 021-744 5173
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…