Himpunan Qari dan Qariah Mahasiswa (HIQMA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta gelar peringatan milad ke-32 pada Minggu, 11 Oktober 2020 secara daring via zoom cloud meetings. Kegiatan yang berkolaborasi dengan CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai kalangan.

Acara Milad dimulai dengan khotmil qur’an sebanyak 32 dimulai pada tanggal 08 sampai 10 Oktober 2020. Kemudian pada acara puncak dilanjut Haflah Tilawah dari lintas generasi dan disusul dengan kajian webinar yang bertema “Aktualisasi  Al Quran dalam Moderasi Beragama di Era Millenial.”

Muchtadlirin selaku perwakilan CSRC UIN Jakarta dalam sambutannya menyampaikan sangat mendukung program yang diadakan oleh HIQMA UIN Jakarta terutama program webinarnya. “Itulah ciri Islam yang sebenarnya dan ciri UIN sebenarnya,” ungkapnya.

Sebelumnya upaya moderasi beragama ini juga telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasisonal) tahun 2020-2024 dan termasuk dalam Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kementerian Agama) 2020-2024. Di dalamnya disebutkan bahwa Kemenag terus berupaya menggelorakan semangat moderasi beragama di level pendidikan dari mulai PAUD hingga Perguruan Tinggi.

“Oleh karena itu di setiap Perguruan Tinggi, semangat moderasi beragama ini menjadi landasan di setiap program dan kegiatan di UIN Jakarta, termasuk kegiatan milad ini,” terangnya.

Selain itu menurut Dlirin, semangat HIQMA UIN Jakarta yang berupaya untuk terus menghidupkan Al Quran menjadi ikhtiar untuk mengurangi persoalan buta Al Quran di lingkungan UIN.

Dalam survei Lajnah Pentashihan Al Quran terhadap 15 UIN se-Indonesia dalam melakukan indeks literasi Al Quran, UIN Jakarta menempati peringkat ke-4 dalam kemampuan membaca, sedangkan untuk kemampuan menulis, turun di posisi ke-7.

“Di situlah peran HIQMA yang cukup strategis untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas yang telah disebutkan di atas, termasuk kegiatan seperti ini yang berusaha membahas dan mengenalkan bagaimana moderasi beragama dalam Al Quran,” tutupnya.

 

Batik Sebagai Sebuah Simbol Toleransi

Tepat hari ini, 2 Oktober 2020 diperingati  sebagai Hari Batik Nasional. Hal tersebut mengacu pada penegasan UNESCO pada 2 Oktober 2009 atau tepatnya sebelas tahun yang lalu bahwa batik adalah warisan kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi / Masterpieces of the Oral and the Intangible Heritage of Humanity. Dan setiap tanggal tersebut biasanya seluruh instistusi pemerintahan maupun swasta serentak mengenakan batik.

Namun tak hanya sebagai sebuh seremoni yang terus diperingati setiap setahun sekali, terdapat makna yang terkandung di atas coretan lembaran-lembaran kain yang diciptakan oleh para pengrajin batik di Nusantara tersebut,  salah satunya adalah simbol toleransi.

Ada banyak jenis batik yang dapat kita temui di Indonesia. Batik Mega Mendung, Batik Parang, Batik Kawung, Batik Sogan, Batik Asmat, Batik Cendrawasih, Batik Celup, hingga Batik Tiga Negeri yang merupakan simbol pertemuan tiga budaya.

Warna merah dalam Batik Tiga Negeri berasal dari kebudayaan Tionghoa, warna biru merupakan pengaruh dari budaya Belanda, dan warna coklatnya berasal dari budaya Mataraman. Bahkan proses pembuatannya pun tidak dapat dilakukan dalam satu tempat. Karena spesifikasi dari tiga warna tersebut dipercayai oleh para pengrajin hanya dapat diperoleh dari beberapa daerah.

Lasem sebagai wilayah yang masih banyak memiliki keterikatan dengan budaya Tionghoa dikenal memiliki warna merah yang  disebut sebagai getih pitik, sedangkan warna biru, pembatik haru s ke pekalongan, dan untuk warna coklat harus diperoleh dari Solo yang masih melekat dengan budaya Mataraman.

Dari sinilah distribusi warna terjadi dan menjadi narasi sejarah Batik Tiga Negeri. Proses tersebut juga mempengaruhi motif di atasnya yang masing-masing mencerminkan kebudayaan setempat, sehingga batik dapat dimaknai sebagai muara pertemuan dari berbagai perbedaan, perjuampaan sosial yang padu dan tulus, serta meninggikan nilai kebersamaan dan kecintaan akan masing-masing budaya secara komunal.

Tak hanya sebagai pakaian, batik juga menjadi antitesa dari perpecahan yang mungkin akan terjadi sejak lama di negeri ini. Lalu kemunculan batik menjadi simbol penerimaan tanpa syarat, gerakan moderasi, dan nilai kebersamaan dalam merajut hubungan kebangsaan.  (Nuri Farikhatin)  

Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Konrad-Adenuer-Stiftung (KAS) Indonesia-Timor Leste usai laksanakan kegiatan pelatihan online Public Speaking dan Strategi Kontra Narasi Ekstremis, Selasa, 29 September 2020. Para peserta telah siap untuk memproduksi konten-konten bertema kontra narasi ekstremis yang nantinya dapat diakses oleh publik secara luas.


Kegiatan yang berlangsung dalam sepuluh sesi tersebut diakhiri dengan praktik pembuatan konten dari masing-masing peserta. Adapun beberapa bidang yang telah dipilih oleh masing-masing peserta sesuai minat mereka meliputi khutbah/ceramah, konten kreatif video, dan penulisan opini/artikel.

Dalam penutupan kegiatan tersebut para trainer/supervisor memilih dua peseta dari masing-masing bidang yang telah diputuskan sebagai kategori konten terbaik. Pemenang yang telah terpilih dari bidang khutbah/ceramah adalah Khoirun Niat (PP An Nur Yogyakarta) dan Mohamad Yahya (PP Sunan Pandanaran Yogyakarta), dari bidang penulisan opini/artikel terpilih Hasan Mahfudh (PP Al Hamidi Gresik) dan Rifqi Fairuz (PP Sunan Pandanaran Yogyakarta) dan konten terbaik dari bidang konten kreatif video pendek adalah M. Taufiq Ridho (PP Aji Mahasiswa Al Muhsin Yogyakata) dan Muhammad Afthon Lubbi Nuriz (PP Al Manar Azhari Depok).

Irfan Abubakar selaku trainer mengatakan bahwa dalam penutupan tersebut para peserta telah membuat konten-konten kontra narasi dengan baik. Peneliti Senior CSRC UIN Jakarta tersebut juga menilai bahwa produksi konten yang dihasilkan dari masing-masing peserta berpotensi untuk ditampilkan di media-media besar termasuk TV Nasional.

“Semoga teman-teman memiliki panggung yang lebih besar serta dapat terus memproduksi konten yang bisa dikonsumsi oleh para jamaah,” harapnya.

Senada dengan itu, Direktur CSRC UIN Jakarta, Idris Hemay, juga menilai bahwa output dari kegiatan tersebut telah berhasil dicapai. Para peserta telah mengalami perkembangan yang cukup baik dari kegiatan tersebut. Ia juga berharap dari kegiatan-kegiatan semacam ini dapat melahirkan para kiai atau dai-dai muda yang mampu tampil di media-media besar.


“Produksi video kali ini jauh berbeda dari sebelumnya. Meskipun waktunya cukup singkat namun yang dihasilkan jauh lebih baik, para peserta telah siap untuk memproduksi video-video bertema kontra narasi ekstremis secara berkala dan bahkan berpeluang untuk ditampilkan di media TV melalui jaringan media CSRC UIN Jakarta,” ungkapnya.

Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Konrad-Adenuer-Stiftung (KAS) Indonesia-Timor Leste gelar pelatihan online dengan tema ‘Pengorganisasian media sosial secara efektif dalam kontra narasi ekstremis’, Rabu, 23 September 2020.

Anick Hamim Tohari selaku trainer menyampaikan bahwa pada masa pandemi ini penggunaan media sosial (medsos) semakin melonjak. Terlebih beberapa institusi yang menerapkan work from home (WFH)  mulai dari sekolah, perusahaan, hingga beberapa kantor lainnya.  Hal tersebut mengakibatkan beberapa kalangan mau tak mau harus menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi maupun pekerjaan.

“Di samping itu, user medsos yang sebelumnya hanya didominasi oleh orang-orang di atas 13 tahun, kini anak-anak SD bahkan TK sudah menggunakannya untuk keperluan sekolah, jelas founder demokrasi.id itu.


Media social, lanjutnya,  sebagai sarana yang menawarkan hal-hal yang tak terbatas memiliki dua arah mata pisau. Dapat menjadi sesuatu yang mencerahkan (positif) atau bahkan memecah bangsa (negatif). Pertarungan opini publik dalam dunia medsos juga semakin diperkeruh oleh keberadaan algoritma.

“Sehingga, medsos yang meskipun menawarkan hal-hal tak terbatas sebenarnya membatasi pola pikir seseorang sebab ia hanya memberikan sesuatu yang menjadi kecendrungan para penggunanya,” ungkapnya.

Pesantren sebagai benteng moderatisme Islam memiliki peran yang cukup besar dalam menembus dinding-dinding algoritma serta pertarungan wacana publik untuk memberikan pengaruh yang positif. Terlebih banyak orang yang saat ini banyak menggunakan media sosial untuk memahami Islam.

“Jika ada pesantren yang menjauhi internet, maka akan sulit untuk melancarkan agenda yang dimilikinya,” ujarnya. 

Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta gelar pelatihan online dengan tema Penguatan Public Speaking dan Strategi Kontra Narasi Ekstremis bagi Pesantren, Sabtu, 19 September 2020. Acara yang akan berlangsung selama empat hari itu telah dibuka dengan pemberian materi teori public speaking: teknik dasar, etika, bicara di depan publik dengan trainer Tubagus Wahyudi, Founder Kahfi BBC Motivator School.


Idris Hemay, Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pembukaannya mengungkapkan bahwa acara ini penting dilakukan sebagai bentuk penguatan bagi ustadz/ustadzah agar dapat berbicara secara efektif di depan publik. Ide-ide gagasan terutama tentang kontra narasi ekstremis dapat disampaiakan dengan baik dan dapat diterima dengan baik oleh anak muda, santri, dan publik secara luas.

“Kalau kita tidak siap atau gugup, atau tidak punya teknik-teknik dalam public speaking maka ide yang ingin kita sampaikan justru tidak akan sampai,” ungkapnya.


Kegiatan yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Cloud Meetings itu telah berlangsung ke dalam dua sesi. Sesi pertama adalah pemberian materi teori public speaking berupa teknik dasar, etika, bicara di depan publik. Sedangkan sesi kedua adalah praktik dari teori yang telah disampaikan pada sesi pertama. Dalam sesi kedua itu masing-masing peserta diharuskan melakukan praktik public speaking di depan audience dan dilakukan evaluasi oleh trainer secara terbuka agar menjadi masukan bagi peserta lainnya.

Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Konrad-Adenuer-Stiftung (KAS) Indonesia-Timor Leste menggelar pelatihan kontra narasi ekstremis. Kegiatan ini diperuntukkan bagi para ustadz/ustadzah muda pesantren dari lima wilayah di Pulau Jawa (Jakarta dan sekitarnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur).

 

Kegiatan bertema Penguatana Public Speaking dan Strategi Kontra Narasi Ekstremis bagi Pesantren ini akan diadakan melalui aplikasi Zoom Cloud Meetings selama empat hari mulai tanggal 19-28 September 2020. Acara akan berlangsung dalam tujuh sesi yang masing-masing akan diisi oleh beberapa trainer di antaranya adalah Tubagus Wahyudi, Irfan Abu Bakar, Futih Aljihadi, Ahmad Gaus, Anick Hamim Tohari, Junaidi Simun, dan Muchtadlirin.

 

Adapun materi yang akan didiskusikan dalam pelatihan online tersebut meliputi Teori Public Speaking: Teknik Dasar, Etika, Bicara di Depan Publik, Praktik Public Speaking, Penguatan Khutbah dan Ceramah Kontra Narasi Ekstremis, Teknik Video Pendek dan Strategi Diseminasi, Menulis Opini dan Artikel Kontra Narasi Ekstremis, Pengorganisasian Media Sosial secara Efektif, Rencara Tindak Lanjut dan Praktek (Penugasan), Review Hasil Praktek (Penugasan), dan Presentasi Hasil Praktek.  

 

Tujuan dari pelatihan online ini adalah membekali para peserta dengan teori dan praktik public speaking serta strategi dalam kontra narasi ekstremis. Selain itu peserta diharapkan dapat mempraktikkan apa yang didapatkan selama pelatihan dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut CSRC juga akan melakukan evaluasi untuk mengukur seberapa efektif kegiatan tersebut. 

Ciputat, Rabu (02/09) Center For The Study Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta gelar sekolah literasi gelombang II via Zoom Cloud Meeting. Acara yang diperuntukkan bagi para pemimpin muda moderat tersebut pada kesempatan kali ini mengangkat tema "Kepemimpinan dalam Islam".

 

Researcher and Director of CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Irfan Abubakar selaku pembicara dalam acara ini menyampaikan kepemimpinan Islam masa kini berikut arahnya seperti apa.

 

"Dalam memahamai kepemimpinan Islam, seseorang harus meletakkannya dalam sudut pandang secara luas tidak hanya secara definisi kerangka Islam saja," terangnya.

 

Pemaknaan tersebut, lanjutnya, tidak hanya dilakukan dalam konteks teologis atau penafsiran terhadap panduan normatif seperti al Quran-Hadits tetapi juga dilihat dari kompilasi politik global atau hubungan internasional. "Seperti apa struktur politik global dewasa ini dan di mana posisi politik Islam saat ini," ujarnya.

 

Hal ini menurutnya untuk melihat bagaimana leadership dalam Islam dan masalah-masalah apa yang dihadapinya saat ini. Konflik-konflik global seperti kesehatan, lingkungan, pendidikan, teknologi dan yang sedang terjadi adalah adanya pandemi covid-19 ini. Dari permasalahan tersebut seseorang tidak hanya mampu mendefinisikan leadership Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat global.

 

Untuk menjawab secara bersama dan memperkuat pemahaman mengenai kepemimpinan Islam, Irfan mengajukan dua diskursus untuk diperdebatkan oleh dua kelompok peserta. Ia mengajukan dua formula, yang pertama; kepemimpinan Islam adalah model kepemimpinan yang menekankan identitas Islam, superioritas Muslim atas yang lain, dan bekerja dalam sistem politik Islam. Hal tersebut dicontohkan dengan model kepemimpinan Hizbuttahrir (HTI)

 

Model kedua adalah kepemimpinan Islam adalah model kepemimpinan yang menekankan tujuan dan substansi kepemimpinan, menekankan kesetaraan warganegara, keragaman, dan bekerja dalam sistem politik sesuai konteks. Seperti contoh kepemimpinan demokratis dalam sistem NKRI.

 

Dari kedua formula yang telah diperdebatkan oleh kedua kelompok, kepemimpinan yang paling ideal untuk masa kini adalah model yang kedua. Karena lebih diterima di berbagai negara ketimbang model pertama yang justru banyak ditolak di negara-negara yang notabene sebagian warganya adalah muslim. 

 

Sepanjang masa Pandemi Covid-19 sejak Maret hingga Agustus 2020 telah terjadi penangkapan sejumlah terduga teroris oleh Densus 88 Anti-Teror di beberap wilayah di Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa isu ekstremisme yang mengarah pada kekerasan masih menjadi masalah serius bagi Indonesia.

 

Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia-Timor Leste menyelenggarakan Seminar Online Nasional yang bertema "Reorientasi Strategi Penanganan Ekstremisme Kekerasan di Indonesia", melalui aplikasi Zoom Cloud Meetings, pada Kamis, 27 Agustus 2020.

 

Dalam seminar tersebut CSRC UIN Jakarta mendiskusikan sejauhmana efektifitas strategi penanganan dan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan beserta tantangan dan ancamannya di Indonesia.

 

Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT RI, M. Zaim Alkhalish Nasution mengatakan bahwa meningkatnya terorisme atau ekstremisme yang mengarah pada kekerasan telah menjadi ancaman global. Hal tersebut terjadi seiring meningkatnya teknologi yang mendukung penyebaran informasi secara masif dan cepat kepada publik.

 

"Banyak kalangan menggunakan kemajuan teknologi untuk menyebarkan propaganda ekstremisme berbasis kekerasan serta melakukan perekrutan dengan mudah," ungkapnya.

 

Munculnya ekstremisme kekerasan di Indonesia berdasarkan beberapa kajian dilatarbelakangi oleh banyak faktor kunci. Faktor tersebut di antaranya adalah besarnya potensi konflik komunal berlatar belakang sentimen primordial dan keagamaan, kesenjangan ekonomi, perbedaan pandangan politik, perlakuan tidak adil terhadap masyarakat, serta intoleransi dalam beragama. 

 

Oleh karena itu, lanjutnya, untuk menghadapi hal tersebut dibutuhkan keterlibatan banyak pihak dan aspek dalam penanganannya. Selain dari pihak pemerintah dibutuhkan pula keterlibatan komponen masyarakat dalam upaya memitigasi ekstremisme berbasis kekerasan. Untuk melembagakan upaya tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tengah mematangkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Perpres RAN PE).

 

Zaim juga menambahkan secara keseluruhan dalam proses dan pelaksanaanya nanti, Perpres RAN PE tersebut berusaha menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), supremasi hukum dan keadilan, pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak, keamanan dan keselamatan, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), partisipasi dan pemangku kepentingan majemuk dan kebinnekaan dan kearifan lokal.

 

Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kemendagri RI, La Ode Ahmad P. Balombo berkomentar bahwa penyusunan rancangan tersebut harus diatur secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga negara sehingga diharapkan masyarakat dapat bersinergi dengan baik. "Kalau jelas maka diharapkan ada keterpaduan dalam penanganannya," ungkapnya.

 

Ia juga menegaskan bahwa penting untuk melakukan kolaborasi antara pemerintah dan civil society dalam upaya penanganan ekstremisme berbasis kekerasan. Hal ini agar mudah dan tepat dalam implementasinya. "Tidak tertinggal, agar upaya tersebut juga harus terus menerus dievaluasi.

 

Upaya Pencegahan

 

Mira Kusmarini, Direktur Eksekutif Empatiku, memaparkan bahawa proses pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan ini dapat dilakukan secara bertahap. Tahapan tersebut dimulai dari mereka yang sudah jelas melakukan tindak pidana terorisme dengan melakukan usaha deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). "Mereka yang nantinya keluar diharapkan tidak kembali melakukan tindak pidana terorisme lagi," ungkapnya.

 

Adapun bagi mereka yang telah terpapar paham radikal terorisme perlu dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi atau deradikalisasi di luar lapas.

Sedangkan bagi individu yang rentan terhadap paham radikal terorisme maka penting untuk melakukan kontra-radikalisasi. Dan yang paling penting, setiap kita berpotensi menjadi target rekrutmen ekstremis/teroris, untuk itu seluruh masyarakat harus dibekali kemampuan resilien dan ketahanan agar tidak terpengaruh pada pemahaman radikal.

 

"Dalam hal pencegahan, UU Terorisme No. 8 Tahun 2015 telah memandatkan adanya kesiapsiagaan nasional, dan kami berusaha untuk menerjemahkannya dengan mengembangkan sistem deteksi dan penanganan dini di akar rumput," ujarnya.

 

Senada dengan hal tersebut, Team Leader CONVEY Indonesia, Jamhari Makruf berpendapat akan pentingnya partnership approach, pentingnya bermitra untuk melawan persoalan ekstremisme berbasis kekerasan. "Sebab problem tersebut bukan untuk pemerintah saja, tetapi juga seluruh elemen masyarakat," tegasnya.

 

Ia menceritakan bagaimana Convey Indonesia melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap ekstremisme kekerasan melalui strong partnership and knowledge based approach (kemitraan yang kuat dan pendekatan berbasis pengetahuan). Di antaranya adalah melalui peran pemerintah. Karena jangkauan pemerintah terbatas maka juga dilibatkan organisasi masyarakat sipil. Selain itu institusi pendidikan juga sangat penting. "Seseorang untuk menjadi teroris tidak terjadi secara ujug-ujug, tetapi ada proses panjang, dan saya kira lembaga pendidikan dapat memutus rantai tersebut dengan melakukan indoktrinasi dan proses kajian, " jelasnya.

 

Dan hal yang sering dilupakan menurutnya oleh beberapa pihak adalah kerja sama dengan public sector. "Padahal dalam isu-isu terorisme yang paling terdampak adalah sektor publik," ungkapnya.

 

Tidak hanya bermitra, strong partnership menurut Jamhari juga perlu dipersenjatai dengan ilmu agar seluruh program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

 

Page 1 of 9

Get In Touch

Center for the Study of Religion and Culture (SCRC) Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

  • Add: Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan Ciputat 15419
  • Tel: 021-744 5173
  • Fax: 021- 7490756
  • Email: [email protected]
  • Hotline: 021-744 5173
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…